Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ingin menumpuk beras Indonesia yang produksi dan stoknya melimpah. Tetapi Presiden Prabowo Subianto meminta untuk membantu negara tetangga yang sedang kesusahan. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250516125511-92-1229867/zulhas-mau-tumpuk-beras-prabowo-perintahkan-bantu-tetangga-ri

Realitasnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Indonesia 31,33 juta ton (2020); 31,36 juta ton (2021); 31,54 juta ton (2022); 31,10 juta ton (2023) dan 30,61 juta ton (2024). Artinya selama lima tahun terakhir produksi beras kita berhenti di angka 31 juta ton. Bahkan tahun 2024 justru turun menjadi 30 juta ton. Lalu melimpahnya beras kita dari mana? Ternyata dari impor. Selama 10 tahun terakhir, impor beras kita rata-rata 300.000 sampai 400.000 ton per tahun, sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Kecuali tahun 2018 untuk mengantisipasi pemilu kita impor sampai 2,2 juta ton.

Tahun 2023 tiba-tiba Bulog impor sampai 3 juta ton dan 2024 impor lagi sebesar 4,52 juta ton. Jadi selama 2023 – 2024 kita impor sebanyak 7,52 juta ton. Inilah yang disebut Zulhas beras kita melimpah. Alasan impor sampai 7,52 juta ton selama dua tahun tak pernah jelas diketahui publik. Turunnya produksi beras nasional 2024 sebesar 490.000 ton (1,5%) dibanding produksi 2023, bukan menjadi alasan kuat untuk impor 7,52 juta ton. Terlebih lagi, keputusan untuk impor 3 juta ton pada 2023 dan 4,52 juta ton pada 2024, diputuskan sebelum produksi beras 2024 diketahui turun sebesar 1,5% dibanding 2023.

Mengacu pada impor 2018 sebesar 2,2 juta ton pada 2018 menjelang Pemilu 2019, impor beras sebesar 7,52 juta ton pada 2023 dan 2024, didasarkan pada asumsi akan adanya gejolak politik dampak dari Pemilu 2024, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemerintah takut akan terjadi gejolak politik hingga memerlukan CBP sebesar 7,52 juta ton. Padahal pengalaman Pemilu 2019, dengan CBP 2,2 ton impor dan 1,1 sampai 1,2 juta ton CBP yang dibeli Bulog dari petani, pada tahun 2020, stok CBP menumpuk. Sebab dengan produksi rata-rata 31 juta ton, konsumsi juga 31 juta ton, CBP 1,5 juta ton lebih dari cukup.

Sebenarnya moment Pemilu 2024, bisa saja dijadikan dalih Bulog untuk impor sebanyak mungkin demi fee yang akan diperoleh para pengambil keputusan di jajaran kementerian pertanian, kementerian perdagangan dan para petinggi Bulog sendiri. Antara 2023 – 2024. Terjadi pergantian Direktur Utama Perum Bulog dari Budi Waseso, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan (27 April 2018 – 1 Desember 2023); Bayu Krisnamurthi (1 Desember 2023 – 10 September 2024); dan Wahyu Suparyono (10 September 2024 – 7 Februari 2025). Novi Helmy Prasetya, Dirut Bulog sejak 7 Februari 2025, Mayor Jenderal TNI aktif.

Bulog Sebagai “Sapi Perah”

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering dianalogkan sebagai “sapi perah”. Maksudnya, banyak pihak yang “minta jatah” dari BUMN. Dampaknya perusahaan yang diharapkan mendatangkan deviden untuk negara, justru menjadi beban karena merugi terus. Yang menjadi incaran untuk “dipalak” tentu BUMN besar. BUMN kecil seperti Perum Damri tak menarik untuk dijadikan “sapi perah”. Tentu meruginya BUMN bukan hanya karena pihak luar telah memanfaatkannya sebagai “sapi perah”. Ada juga BUMN yang hancur karena salah urus atau tergerus zaman, misalnya BUMN penerbitan buku dan perfilman.

Dekade 1980, Prof. Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, pernah melontarkan kritik terhadap Bulog sebagai regulator. Menurut Prof. Mubyarto distribusi beras mestinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, dan yang disimpan di gudang bukannya beras melainkan gabah atau malai padi. Praktis, harapan Prof. Mubyarto terkabul sejak era reformasi, paska tumbangnya pemerintah Orde Baru tahun 1998. Sejak itu peran Bulog berangsur surut. Dalam perberasan Bulog hanya menjadi pengelola CBP sebesar 1,5 juta ton, atau 4,83% dari total produksi/konsumsi beras nasional 31 juta ton.

Tak semua kritik Prof. Mubyarto menjadi kenyataan. Sampai sekarang CBP yang dikelola Bulog sudah berbentuk beras, bukan berupa gabah atau malai padi. Beras punya kelemahan tidak tahan disimpan lama sebagaimana gabah. Sebab beras rentan terserang hama kutu beras Tenebrio obscurus. Beras impor sebesar 7,52 juta ton di gudang Bulog itu juga rentan rusak akibat serangan kutu beras. Pembasmian kutu beras hanya bisa dengan fumigasi, tidak mungkin dengan pencampuran pestisida dalam beras yang akan dikonsumsi manusia. Fumigasi tidak efektif sebab kutu, terutama larvanya tinggal di dalam karung beras.

Umur beras impor tidak bisa diketahui dengan persis. Bisa hasil panen tahun ini, tahun lalu atau dua tahun lalu. Juga tidak ketahuan kapan digilingnya. Idealnya produk beras mencantumkan asal-usul daerahnya, waktu panen dan waktu giling. Hingga bisa diketahui kapan beras tersebut akan kadaluwarsa dan menjadi tak layak dikonsumsi manusia. Alasan rentan rusak inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk “membuang” sebagian dari CBP yang “melimpah” sebesar 7,52 juta ton untuk disumbangkan ke mereka yang memerlukan. Padahal CBP impor itu dibeli dengan menggunakan devisa kita.

Dengan harga rata-rata Rp9.100 per kilogram (Rp9,1 juta per ton) total nilai beras impor itu Rp68,43 triliun. Ini sebuah keteledoran pemerintah, yang telah membuang devisa dan kemudian kebingungan untuk segera “membuang” kembali 7,52 juta ton beras impor tersebut. Andaikan Bulog mengimpor dan menyimpan gabah, maka kebingungan itu tak akan terjadi. Sebagian besar pedagang beras berskala besar, sekarang sudah menyimpan stok mereka dalam bentuk gabah dan bukan beras. Di luar hal-hal teknis tersebut, semestinya pemerintah jujur dengan mengatakan bahwa yang “melimpah” itu beras impor. # # #

Artikel pernah dimuat di Tabloid Kontan
Foto F. Rahardi