Keterpurukan ekonomi global yang dipicu oleh krisis finansial AS, sangat terkait dengan masalah praktek demokrasi yang dimanipulasi. Di Indonesia pun, saat ini sedang dipraktekkan manipulasi itu. Pemilihan umum yang seharusnya menjunjung prinsip kejujuran dan keadilan, sarat diwarnai politik uang dan kecurangan. Demokrasi memang bukan tujuan, melainkan sarana untuk lebih mengedepankan kepentingan publik.

Praktek berdemokrasi AS sangat terbuka, jujur, dan sederhana, karena hanya diikuti oleh dua partai politik. Ternyata demokrasi ala AS ini, juga bisa menghasilkan presiden George Walker Bush selama dua periode. Kepemimpinan Bush inilah yang oleh banyak pengamat, dianggap sebagai biang keterpurukan ekonomi dunia. Skandal keuangan Lehman Brothers Holdings Inc,  dan kemudian penipuan oleh Bernard Madoff melalui NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), telah menimbulkan efek domino yang menyeret dunia ke arah resesi ekonomi yang cukup serius. Meskipun sistem demokrasi AS segera bisa mengoreksi kesalahan itu, tata perekonomian dunia sudah terlanjur ambruk.

Pertemuan G 20 yang berlangsung di London, diharapkan bisa menemukan cara untuk mengatasi keterpurukan ini. G 20 (the Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors), adalah kelompok yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 20 negara : Argentina; Australia; Brasil; Kanada; RRC; Perancis; Jerman; India; Indonesia; Italia; Jepang; Meksiko; Rusia; Arab Saudi; Afrika Selatan; Korea Selatan; Turki; Inggris; dan AS. Mayoritas negara anggota G 20 ini, dianggap sebagai negara demokrasi, dan hanya tiga negara yang masih belum menerapkan sistem demokrasi : RRC, Arab Saudi dan Rusia. Anehnya, RRC dan Arab Saudi, yang belum menerapkan sistem demokrasi, justru lebih stabil perekonomiannya dibanding dengan Indonesia dan AS.

# # #

AS yang sudah memraktekkan demokrasi selama lebih dari dua abad pun, bisa menghasilkan pemerintahan, yang menjadi pemicu resesi global. Indonesia baru belajar berdemokrasi selama satu dekade. Maka bisa dimaklumi apabila Pemilu 2009 yang diikuti oleh 38 Partai Politik, hanya mampu menghadirkan calon anggota legislatif yang kualitas sangat rendah, dengan model kampanye murahan, dan ditanggapi tanpa antusiasme dari masyarakat. Namun bagaimana pun, model demokrasi barat di bawah  komando AS, yang sekarang sedang kita terapkan, dianggap masih merupakan sistem politik yang paling ideal. Dari anggapan inilah muncul predikat, bahwa Indonesia adalah negeri demokrasi terbesar nomor tiga setelah India, dan AS.

Bagaimanapun, demokrasi yang  saat ini sedang kita terapkan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, serta DPD, jauh lebih baik dibanding sistem Demokrasi Terpimpin jaman Soekarno, terlebih Demokrasi Pancasila ala Orde Baru di bawah Soeharto. Meskipun dibandingkan dengan sistem Demokrasi Liberal pada Pemilu 1955, kondisi 2009 ini jauh lebih buruk. Point paling penting yang membuat sistem demokrasi kita sekarang ini lebih unggul adalah, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan masa jabatan presiden juga dibatasi paling lama dua periode. Model Demokrasi Barat juga dianggap lebih unggul, sebab mampu mengoreksi kesalahan dengan lebih cepat. Andaikata Barack Obama tidak memenangi Pemilu AS 2008, resesi dunia diduga akan lebih parah lagi.

Salah satu ciri khas demokrasi adalah penghargaan yang sangat tinggi terhadap pluralitas. Disinilah demokrasi juga menghadirkan paradoks, karena kecenderungannya untuk menafikan sistem lain yang berbeda. RRC, Arab Saudi, dan juga Vatikan, adalah negara yang selama ini dianggap tidak menerapkan sistem demokrasi. Namun RRC justru merupakan negara dengan wilayah otonom terbesar di dunia, yakni  Guangxi, Mongolia Dalam, Ningxia, Xinjiang, dan Tibet. Selain itu RRC juga punya empat kota praja otonom : Beijing, Chongqing, Shanghai, dan Tianjin, serta dua kawasan administrasi khusus : Hong Kong dan Makao. AS, biang demokrasi dunia itu, sama sekali tidak punya kawasan otonom. Indonesia tercatat punya empat wilayah otonom : DIY, DKI Jakarta, Nangoe Aceh Darussalam, dan Papua.

Vatikan termasuk bentuk negara yang unik. Secara formal, negara kota ini bernama Stato della Città del Vaticano (SCV), dengan luas hanya 44 hektar di tengah kota Roma, Italia, dengan penduduk hanya 450 jiwa. Vatikan punya hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Paus sebagai kepala negara Vatikan sekaligus memegang tiga kekuasaan : eksekutif, legislatif dan yudikatif (monarki absolut). Selain menjabat sebagai kepala negara Vatikan, Paus juga pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Meskipun menerapkan sistem monarki absolut, Paus tetap dipilih oleh Para Kardinal dari seluruh dunia. Pengambilan keputusan di pusat pemerintahan juga dilakukan secara kolektif oleh Kuria Roma. Sistem ini tetap bisa sangat efektif mengendalikan 1,1 milyar umat Katolik di seluruh dunia.

# # #

Selama ini, demokrasi dianggap mampu mengedepankan pluralitas. Hingga orang negro keturunan Kenya, bisa menjadi presiden AS, yang sebelumnya pernah sangat ketat memraktekkan politik diskriminasi. Namun sama halnya dengan demokrasi itu sendiri, pluralitas juga harus diberi makna ulang. Sementara sekat antar ras, etnis, dan agama mencair, sekat antara kaya miskin, terdidik dan tidak terdidik, berkuasa dan tidak berkuasa, menjadi makin menguat. Masyarakat berlainan suku, ras, agama, dan kebangsaan, sekarang makin mudah untuk bergaul dan berinteraksi. Namun meskipun sama suku, ras, agama, dan bangsa, orang menjadi sulit untuk berinteraksi, apabila yang satu sangat kaya, sementara yang lain sangat miskin. Demikian pula dengan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka yang sangat berkuasa, yang cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan mereka yang tidak terdidik dan tidak memegang kekuasaan.

Demokrasi yang diterapkan Indonesia dalam Pemilu 2009 sekarang ini, bukan lagi menjadi sarana untuk memperbaiki sistem pemerintahan, melainkan sebuah lomba untuk merebut kekuasaan, yang identik dengan penghasilan tinggi. Faktor ekonomis tampak lebih dominan dibanding dengan faktor sosial, kultural, terlebih faktor spiritual. Yang terakhir ini malahan sudah nyaris hilang. Politik memang tidak bisa berdiri sendiri, terpisah dengan masalah ekonomi, sosial, dan kultural. Indonesia yang pendapatan per kapita penduduknya hanya 3,728 dolar AS, dan berada pada urutan ke 120, memang baru bisa menghasilkan demokrasi, seperti pada Pemilu 2009 sekarang ini. Tidak mungkin Indonesia disamakan dengan AS yang pendapatan per kapita penduduknya mencapai 47,025 dolar AS, dan berada pada urutan  ke 6 di dunia. (R) # # #