Anggaran pengembangan agrobisnis di Departemen Pertanian (Deptan), tahun ini hanya Rp 1 trilyun, atau 50% dari anggaran 2008 yang mencapai Rp 2 trilyun. Anggaran ini sebenarnya sangat kecil dibanding dengan total anggaran pertanian yang mencapai Rp 40 trilyun. Kinerja Departemen Pertanian kita memang tertinggal jauh, dibanding dengan kinerja Departemen Pertanian negeri tetangga.

Sektor pertanian Australia diurus oleh Department of Agriculture, Fisheries and Forestry’s (DAFF). Selain pertanian, DAFF juga menangani peternakan, perikanan, kehutanan, dan perdagangan. DAFF ramping, efektif, dan efisien. Di Thailand, pertanian diurus oleh Ministry of Agriculture and Cooperative’s. Di bawahnya ada Department of Agriculture, Cooperative Auditing Department, Cooperative Promotion Department, Department of Fisheries, Land Development Department, Department of Livestock Development, The Royal Irrigation Department,  dan Department of Rice. Sembilan departemen ini dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen). Merekalah yang secara operasional bekerja, sementara menteri hanya merupakan jabatan politis.

Di mana pun di dunia, anggaran departemen selalu dibagi dua. Pertama anggaran operasional intern, yang paling tinggi hanya 30% dari total anggaran; dan anggaran program yang prosentasenya mencapai 70%. Anggaran program inilah yang diharapkan bisa memacu perkembangan sektor pertanian. Gaji karyawan struktural maupun fungsional, termasuk biaya operasional departemen, hanya menggunakan anggaran yang 30%. Anggaran ini sudah termasuk untuk mengelola anggaran proyek yang mencapai 70%. Karyawan yang secara langsung menangani proyek, bukan karyawan tetap, melainkan outsourching. Di Indonesia, anggaran proyek pun masih dikelola langsung oleh aparat struktural dan fungsional.

# # #

Contohnya, marilah kita bandingkan cara kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, Deptan, dengan Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI). Badan Litbang Pertanian adalah lembaga yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, dipimpin oleh Kepala Badan (eselon I), setingkat Dirjen. Di bawahnya ada Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Tanaman Pangan dan lain-lain, seturut komoditasnya. Di bawah Puslitbang masih ada Balai, dan Instalasi, dengan kebun, farm, lab, serta ratusan peneliti. Para peneliti di bawah Balitbang Pertanian, semuanya karyawan tetap, yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

MARDI juga berada di bawah Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry (MOA), dan dikelola oleh seorang direktur, dengan staf administrasi. Praktis, MARDI hanya menangani pekerjaan manajerial dan administratif penelitian pertanian. MARDI sama sekali tidak punya tenaga fulltimer peneliti. Kalau anggaran Balitbang Pertanian Deptan 100% dari APBN, maka anggaran MARDI hanya sebagian kecil dari APBN. Sebagian besar merupakan dana dari perusahaan swasta, yang memberi order penelitian ke MARDI. Kalau ada proyek penelitian, MARDI mengerahkan para dosen fakultas pertanian, dan para mahasiswa mereka. Di Indonesia, perguruan tinggi juga punya lembaga pertanian, dan juga sibuk mencari proyek ke lembaga swasta.

Dua contoh itu hanyalah sekadar petunjuk, bahwa kinerja Deptan, juga hampir semua departemen kita, memang sangat tidak profesional. Di negara berkembang seperti Indonesia, anggaran pengembangan agrobisnis harus sangat besar. Sebab pelan-pelan, pertanian subsisten, akan berganti dengan pertanian modern, yang disebut agrobisnis, dan juga akan berkembang ke agroindustri. Pertanian subsisten sendiri memang tidak akan mati, tetapi porsinya akan mengecil. Di Uni Eropa, Jepang dan AS pun, pertanian subsisten tetap ada, dan bisa hidup berdampingan dengan pertanian modern. Anggaran pengembangan agrobisnis yang sangat kecil, menunjukkan bahwa Deptan memang tidak terlalu peduli dengan sektor yang mereka urus.

Anggaran pengembangan agrobisnis, jelas bukan bagian dari modal yang akan digunakan oleh petani. Namun dengan anggaran itu, pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepada pihak bank, bahwa dana yang mereka kucurkan ke sektor ini aman. Baik aman karena petaninya kredibel, maupun aman dari ancaman alam, hama/penyakit, serta fluktuasi harga. Untuk itu, pemerintah di negara maju membangun kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi), lengkap dengan database pertanian, dan memperkuat Bank Agro. Resiko terhadap ancaman alam, hama serta penyakit, ditanggulangi dengan asuransi pertanian. Di Indonesia, bank masih sangat alergi untuk memberi kredit sektor pertanian, sebab asuransi pertanian juga belum ada.

# # #

Selain itu, di Indonesia juga belum ada lembaga pertanian yang benar-benar mewakili petani. Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI) hanyalah alat politik. Sementara kelompok tani, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), dan Koperasi Unit Desa (KUD) hanyalah alat untuk bisnis benih, pupuk, pestisida, dan mesin-mesin pertanian. Di Australia, Malaysia, dan Thailand, ada Kelompok Petani Jeruk, Koperasi Petani Anggrek, dan Asosiasi Petani Padi. Merekalah yang mengurus sektor pertanian secara profesional, dibantu oleh aparat dari sembilan departemen, serta masih ada beberapa lembaga non departemen yang berada di bawah Ministry of Agriculture and Cooperative’s.

Indonesia adalah negeri penghasil padi nomor tiga (60 juta ton), setelah RRC (190 juta ton) dan India (130 juta ton). Namun sampai sekarang, kita tidak punya Kelompok Petani Padi, Koperasi Petani Padi, Asosiasi Petani Padi, dan Database Perberasan Nasional. Ini juga menjadi salah satu kelemahan sektor pertanian kita. Sebab andalan sumber karbohidrat kita hanyalah beras. Beda dengan RRC yang selain beras juga menghasilkan gandum, ubijalar, dan kentang. RRC tercatat sebagai negara terbesar penghasil empat  komoditas pangan tersebut. Selain itu mereka masih pula mengandalkan jagung, dan sorgum.

Anggaran sebuah departemen, atau pemerintah daerah, sebenarnya sama saja dengan anggaran sebuah lembaga bisnis pelayanan publik. Dengan total anggaran Rp 40 trilyun satu tahun, apa yang bisa dicapai dari sektor pertanian? Pertama, departemen ini harus bisa melayani kepentingan petani dengan cukup baik. Pelayanan yang dituntut sektor pertanian adalah, adanya sebuah sistem pra produksi, produksi, dan pasca panen serta pemasaran. Dengan terlayaninya sektor agro oleh pemerintah, diharapkan produktivitas meningkat. Dengan anggaran Rp 40 trilyun, berapa persen laju peningkatan sektor agro diharapkan? Kalau dari Rp 40 trilyun itu, yang digunakan untuk pengembangan agrobisnis hanya Rp 1 trilyun, kita tidak bisa berharap sektor pertanian akan maju pesat selama 2009 ini. (R) # # #