Ada kesan umum, bahwa sejak era reformasi, perhatian pemerintah Indonesia terhadap sektor agro sangat rendah. Beda dengan pemerintah Orde Baru, terutama Presiden Soeharto, yang sangat memperhatikan pertanian. Padahal, keterpurukan sektor agro sekarang ini, sebagian besar diakibatkan oleh kebijakan Soeharto.

Soeharto seorang politikus ulung. Dia tahu, bahwa TNI, pegawai negeri, dan buruh, adalah kelompok masyarakat yang mudah sekali terprovokasi, apabila pangan sebagai kebutuhan pokok mereka, terganggu. Sebaliknya para petani, agak sulit terprovokasi, dan sangat toleran terhadap tekanan beban kehidupan. Maka selama pemerintahan Orde Baru, produksi padi digenjot habis, dan harga beras juga dipatok semurah mungkin. TNI, pegawai negeri, dan buruh, bisa tercukupi kebutuhan berasnya, hingga mudah diminta untuk mendukung Golkar. Sementara para petani, khususnya petani padi, walaupun hidupnya susah, tetap tidak akan berani memberontak.

Untuk itu, Soeharto harus bisa tampil sangat meyakinkan di media massa. Dalam acara temu wicara dengan para petani, tampak betapa Soeharto bisa rileks, bahkan bercanda dengan massa petani, yang tentu saja sudah diseleksi ketat. Kesan umum yang ditimbulkan ke masyarakat adalah, Pemerintah Orde Baru sangat memperhatikan sektor pertanian. Karena sekarang tidak ada acara-acara demikian di televisi, maka kesannya sektor pertanian dikesampingkan. Belakangan ini yang paling mendominasi media massa Indonesia adalah hiruk-pikuk Capres dan Cawapres, yang antara lain juga berjanji akan memajukan sektor pertanian.

# # #

Kesalahan Soeharto yang paling besar terhadap sektor pertanian adalah, ketika tahun 1973 ia membubarkan semua organisasi massa (ormas), termasuk ormas petani. Semua ormas yang dibubarkan itu wajib masuk ke dalam wadah tunggal. Ormas petani harus bergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sekarang, HKTI dipimpin oleh Prabowo Subijanto, salah satu Cawapres kita, yang berpasangan dengan Capres Megawati. Prabowo menjadi Ketua Umum HKTI menggantikan Siswono Yudhohusodo, yang ketika menjabat ketua HKTI juga menjadi Cawapres mendampingi Capres Amien Rais, pada Pilpres putaran pertama 2004.

Itulah fenomena yang menunjukkan, bahwa sektor pertanian Indonesia, selama ini hanya diperhatikan sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan. Petani Indonesia tidak bisa melawan, karena tidak punya kelembagaan yang kuat. Di lain pihak, sejak era tahun 1980an, di Indonesia juga bermunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mengklaim diri mereka sebagai pembela petani, menghadapi pemerintah dan pengusaha. Dalam praktek, para aktivis LSM juga tidak benar-benar membela kepentingan petani, melainkan sekadar memanfaatkan uang dari lembaga donor asing, untuk kesejahteraan diri mereka sendiri. Nasib sebagian besar petani Indonesia tetap saja berada di bawah garis kemiskinan.

Di banyak negara maju di dunia, bahkan juga di Malaysia, Thailand, dan Filipina, petani diberi peluang oleh pemerintah, untuk membentuk kelembagaan yang kuat. Yang disebut kelembagaan

petani adalah kelompok tani, koperasi, dan asosiasi, yang semuanya berbasis pada komoditas, bukan teritorial. Hingga di Malaysia misalnya, ada kelompok petani cabai, koperasi petani cabai, dan asosiasi petani cabai. Kelompok akan menangani masalah teknis pertanian menyangkut kepentingan anggota. Koperasi akan menangani masalah bisnis dan finansial. Asosiasi akan menjalin hubungan dengan pemerintah, dan asosiasi serupa di tingkat global. Lembaga petani ini bisa punya toko, punya unit prosesing (pabrik), dan punya bank.

Dengan perangkat kelembagaan seperti ini, petani kopi di Brasil, petani Jeruk di Kalifornia, dan petani tomat di Perancis, sering muncul di televisi membuang produk mereka yang berlebih. Kopi Brasil dicemplungkan ke laut, jeruk Kalifornia dihancurkan menjadi pupuk, dan tomat Perancis dilindas mesin giling. Para petani itu tidak rugi, sebab mereka sudah menjual komoditas tersebut ke koperasi. Koperasilah yang membuang kelebihan hasil panen tersebut, agar harga kembali stabil. Ketika panen gagal, petani juga tidak akan rugi, sebab koperasi mengikutkan mereka dalam program asuransi pertanian. Hingga ketika harga jatuh, atau panen gagal, petani tetap tidak akan mengalami kerugian.

# # #

Di Indonesia, petani nilam misalnya, hanya sekadar menanam nilam, dan hasilnya akan dibeli tengkulak. Tengkulak akan menjualnya ke pemilik unit penyulingan minyak nilam. Hal yang sama juga menimpa petani padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Mereka sekadar bertani, sementara benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan kemudian hasil panen mereka, akan “dinikmati” oleh tengkulak, pengusaha, dan aparat pemerintah. Di Indonesia memang sudah ada kelompok petani padi, tetapi belum ada koperasi dan asosiasi petani padi. Yang ada Koperasi Unit Desa (KUD, teritorial), dan HKTI. Konsep teritorial diberlakukan terhadap sektor pertanian, sebab presiden kita selama 32 tahun adalah jenderal TNI.

Andaikan kelompok petani padi kita diberi peluang untuk membentuk koperasi, dan asosiasi, maka mereka akan menangani masalah benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian secara independen. Ketika panen, koperasi akan membeli gabah dengan harga wajar, mengeringkannya dengan dryer, menyimpannya dalam silo, dan menggilingnya secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Kalau hasil panen melimpah dan harga turun, koperasi tetap akan membayar petani dengan harga wajar. Sebaliknya ketika harga tinggi, koperasi akan mewajibkan anggota untuk menabung. Keuntungan koperasi yang disebut Sisa Hasil Usaha, akan dibagi ke para anggota sesuai dengan besarnya nilai tabungan, dan aktivitas pinjamannya.

Asosiasi Petani Padi, akan menangani masalah politis, berhubungan dengan pemerintah, dan asosiasi serupa di negara-negara lain. Maka asosiasi punya kekuatan posisi tawar-menawar dengan pemerintah, sebab secara internasional mereka mendapat dukungan dari asosiasi serupa. Petani padi kita akan sulit untuk mendapat dukungan dari asosiasi petani padi internasional, sebab yang datang ke mereka HKTI, dengan Ketua Umumnya seorang mantan Jenderal TNI. Tanpa kelembagaan yang kuat, tanpa akses kepada sumber modal, tanpa punya database dari komoditas yang ditangani, petani kita akan sulit untuk berkembang. Mereka hanya akan menjadi alat politik dan bisnis dari para elite bangsa. (R) # # #