Hari Kamis, 14 Mei 2009, ratusan orang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang menamakan diri Komando Rakyat Anti Neolib ini, menuntut agar niat SBY menggaet Boediono sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), dibatalkan. Menurut para pendemo, Boediono adalah tokoh Neo Liberalisme.

Liberalisme memang telah sekian lama menjadi musuh utama totalitarianisme. Baik totalitarianisme sektarian (berbasiskan agama), maupun sekular. Memang agak aneh bahwa liberalisme yang dianggap sebagai musuh bersama semua agama, tetapi sekaligus juga dianggap musuh komunisme. Awalnya, liberalisme adalah faham, ideologi, filsafat, dan pandangan politik, yang menjunjung tinggi nilai kebebasan individu, terutama kebebasan berpikir. Karena mengutamakan kebebasan, para penganut liberalisme jelas menolak adanya pembatasan oleh penguasa. Baik penguasa agama, maupun pemerintahan.

Para tokoh penggagas liberalisme antara lain John Locke (1632-1704), seorang filsuf Inggris; Charles-Louis Montesquieu (1689-1755), pemikir politik Perancis;
Anders Chydenius (1729-1803), filsuf Finlandia; Adam Smith (1723-1790), filsuf Skotlandia, penggagas politik ekonomi; Immanuel Kant (1724-1804), filsuf Jerman kelahiran Prusia; Thomas Paine (1737-1809), pemikir revolusioner Inggris, salah satu founding fathers Amerika Serikat; dan Benito Pablo Juárez García (1806-1872), presiden Meksiko selama lima periode. Prinsip dasar liberalisme adalah ekonomi pasar bebas, yang didukung oleh sistem pemerintahan yang demokratis, dan transparan.

# # #

Resesi dunia (great depression), yang terjadi pada tahun 1930, sering diangap sebagai kegagalan liberalisme. Krisis ini diawali oleh kehancuran bursa saham di Wall Street, New York, AS (Wall Street Crash), pada tahun 1929. Kebetulan, pada era itu Komunisme, Fasisme, dan Nazi, yang menganut faham totalitarianisme, justru sedang bangkit. Tahun 1940an, perang dunia II yang sebelumnya hanya terjadi di Eropa

antara Jerman dan Italia melawan Sekutu, kemudian meluas menjadi Perang Pasifik antara Jepang dengan Sekutu, terutama dengan AS. Perang Dunia II ini, telah ikut berperan memperpanjang resesi dunia, sampai dengan tahun 1970an.

Sebenarnya, sejak tahun 1950an, sudah terjadi recovery perekonomian di banyak negara, termasuk di Indonesia. Meskipun di negeri kita, pada dekade 1960an ekonomi kembali memburuk, kembali seperti era 1930an dan 1940an. Perang Yom Kippur, selama 20 hari dari tanggal 6 – 26 Oktober 1973, antara Israel yang didukung AS, dengan negara-negara Arab yang dimotori Mesir dan Suriah, kembali memicu krisis ekonomi global. Negara-negara Arab yang merupakan penghasil utama minyak bumi dunia, melakukan embargo terhadap AS. Harga minyak melambung tinggi. Ketika itulah faham liberalisme kembali mengemuka. Kali ini bukan hanya dalam bentuk ide, melainkan juga kekuatan kelembagaan melalui IMF dan World Bank.

Kembalinya liberalisme pada dekade 1970an inilah yang dianggap sebagai era kelahiran neo liberalisme. Tokoh dibalik kelahiran neo liberalisme antara lain Robert Nozick (1938-2002), seorang filsuf Amerika modern dari Harvard University; Keith Sinjohn Joseph (1918-1994), politisi Inggris yang beberapa kali menjadi menteri; dan Milton Friedman (1912-2006), ekonom Amerika, peraih Nobel Enonomi tahun 1976. Faham neo liberalisme yang menolak campur tangan pemerintah soal perburuhan misalnya, jelas bertolak belakang dengan politik negara-negara Komunis, yang mutlak ikut mengatur pola produksi pertanian maupun industri.

Ambruknya menara kembar World Trade Centre, New York, tanggal 11 September 2001, yang berlanjut dengan penyerangan dan pendudukan AS atas Afganistan dan Irak, kembali menjadi pemicu naiknya harga minyak bumi, bahan pangan, nilai saham, dan dolar AS. Namun ekonomi “gelembung sabun” ini kembali ambruk. Skandal keuangan Lehman Brothers Holdings Inc, dan penipuan oleh Bernard Madoff melalui NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), telah membuka mata dunia, betapa rapuhnya tata perekonomian dunia yang tidak adil. Ketidakadilan tata perdagangan, yang diperbuat oleh negara maju terhadap negara berkembang dan miskin, sebenarnya tidak terkait langsung dengan faham neo liberalisme.

# # #

Anggapan bahwa neo liberalisme identik dengan kapitalisme modern, yang makin memiskinkan rakyat di negara miskin dan berkembang, adalah stereotipisasi. Pandangan stereotip, selamanya tidak pernah tepat menggambarkan kondisi riil. Sama halnya dengan anggapan bahwa terorisme dunia, disebabkan oleh radikalisme, dan fundamentalisme Umat Islam. Sang Budha, Jesus Kristus, dan Nabi Muhammad SAW, adalah para tokoh radikal, dan fundamentalis, pada jamannya. Hingga istilah radikal dan fundamentalis, sebenarnya juga netral, dan sama sekali tidak berkonotasi negatif. Baru setelah dua istilah itu dikaitkan dengan terorisme, maka konotasinya menjadi sangat negatif.

Kembali ke penolakan terhadap pencalonan Boediono sebagai Cawapres pendamping SBY. Penolakan paling gencar terhdap Boediono justru dilakukan oleh partai politik berbasiskan agama (Islam). Padahal Boediono sendiri juga beragama Islam. Kritik terhadap Boediono, sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Kwik Kian Gie. Selama menjabat sebagai Direktur I BI, Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998), dan Direktur III BI Urusan Pengawasan BPR (1996-1997), Boediono telah dituduh sebagai salah satu penyebab lolosnya kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Meskipun di depan DPR ketika melakukan Fit and Proper Test, sebagai calon Gubernur BI, Boediono dengan tegas menolak anggapan tersebut.

Boediono, bersama dengan Sri Mulyani, juga sering dituduh sebagai “antek” IMF dan World Bank, dua buah lembaga yang dianggap representatif mewakili faham neo liberalisme. Para pengamat politik, cenderung menganggap penolakan ini hanya sekadar ungkapan rasa kecewa, karena SBY batal memilih Cawapres dari kalangan partai politik, terutama dari PKS, dan PAN. Penolakan terhadap Boediono juga disertai dengan asumsi, bahwa pasangan ini tidak representatif mewakili kombinasi ideal Nasionalis – Islam, dan Jawa – Luar Jawa. Dukungan politik dari partai politik memang sangat penting. Tetapi dalam memilih calon presiden/wakil presiden, dan kemudian juga para menteri, pertimbangan profesionalitas, dan terutama integritas pribadi, menjadi yang paling penting. (R) # # #