Data mutakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung nasional Indonesia 19,6 juta ton. Tetapi kepada Detik, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Maret 2018, kita ekspor jagung ke Filipina sebesar 60 juta ton.

Masih menurut Detik, ekspor jagung 60 juta ton itu merupakan bagian dari kontrak pembelian jagung Filipina sebesar 100 juta ton, senilai Rp 10 triliun. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4217413/jokowi-tanam-jagung-di-gunung-hingga-kuburan?fbclid=IwAR1PElaPDtYiaKwHtR9CNGHOmhXABVxB3PBKNv6s48uQNSsjmPTgEI9Q5sU > Data BPS menunjukkan, pada bulan Maret 2018, tak ada ekspor jagung. Sampai dengan bulan September 2018, ekspor jagung Indonesia hanya sebesar 2,1 ton dengan nilai Rp 58,2 juta. Selain menyatakan bahwa pada bulan Maret 2018 Indonesia mengekspor jagung sebesar 60 juta ton, Mentan juga mengklaim bahwa tahun 2017 Indonesia sudah tak mengimpor jagung.

Masih menurut Mentan yang dilansir Detik, tahun 2015 Indonesia impor jagung sampai 3,5 juta ton. Kemudian tahun 2016 masih impor tetapi turun tinggal 1,3 juta ton, dan tahun 2017 sama sekali tidak impor. Data BPS menunjukkan bahwa tahun 2015 kita hanya impor jagung sebesar 3,2 juta ton, dengan nilai Rp Rp 9,5 triliun. Tahun 2016 kita impor jagung 1,1 juta ton senilai Rp 3,1 triliun; dan 2017 kita masih tetap impor jagung 508.287,1 ton senilai Rp 1,4 triliun. Mentan juga bilang kalau Maret tahun 2018 ini, kita ekspor jagung ke Filipina sebesar 60 juta ton, dari kontrak 100 juta ton senilai Rp 10 triliun. Data BPS menunjukkan Maret 2018 kita tak mengekspor jagung. Ekspor jagung kita 2018 sampai dengan September, hanya sebesar 2,1 ton senilai Rp 58,2 juta.

Nilai ekspor jagung ke Filipina Rp 10 triliun untuk volume 100 juta ton juga janggal. Sebab itu berarti harga jagung kita di pasar ekspor hanya Rp 100 per kg. Ada beberapa kemungkinan dari informasi yang dilansir Detik tersebut. Pertama, pihak Detik yang salah kutip pernyataan Mentan. Dalam berita tersebut, juga tak disebutkan waktu dan tempat kejadian, serta dalam rangka apa pernyataan tersebut diberikan. Standar sebuah berita, dipublikasikan lewat media apa pun, termasuk media digital; tetap bertumpu pada lima W dan 1 H menyangkut apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.

# # #

Kemungkinan kedua, Menteri Pertanian memperoleh informasi tidak akurat dari stafnya. Ini bisa dimaklumi sebab Mentan mestinya hanya fokus ke produksi komoditas pertanian yang menjadi kewenangannya. Ekspor impor bukan menjadi kewenangan Mentan, melainkan Menteri Perdagangan (Mendag). Meskipun, untuk bisa mengimpor komoditas pertanian, perorangan atau lembaga, wajib memperoleh rekomendasi dari Mentan, sebelum diberi izin oleh Mendag. Dalam memberikan rekomendasi kepada calon importir produk pertanian, Mentan akan melihat perimbangan antara produksi dan konsumsi, antara pasokan dan permintaan.

Bulan Oktober 2018, terjadi silang pendapat antara Kementan, dengan BPS soal data produksi beras nasional. Sampai-sampai Presiden dan Wapres turun tangan memberikan penjelasan. Presiden menyebutkan, bahwa selama ini pemerintah menggunakan data BPS dan bukan data Kementan. BPS merupakan lembaga negara di bawah Presiden selaku Kepala Negara, yang mempunyai kantor serta karyawan sampai ke tingkat kabupaten. Daya jangkau pengumpulan data BPS bisa sampai ke tingkat kecamatan, apabila BPS meragukan data yang diperoleh dari aparat Dinas Kabupaten/Kota.

Kementan tidak punya aparat di tingkat daerah, setelah pemerintah melikuidasi Kantor Wilayah (Kanwil) beberapa kementerian di Indonesia. Hingga Ditjen Tanaman Pangan di Kementan, hanya bisa mengandalkan data yang diperolah dari Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang secara struktural berada di bawah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), minta kementerian dan lembaga yang terkait dengan komoditas pangan, berpatokan pada data dari BPS. Paling sedikit ada tiga lembaga yang terkait dengan komoditas pangan, yakni Kementan, Kemendag, dan Bulog, yang masing-masing punya peran dan fungsi yang berlainan.

# # #

Jagung merupakan komoditas penting sebagai pakan ternak, terutama unggas. Komponen utama pakan ayam pedaging dan petelur terdiri dari tepung gaplek, tepung jagung kuning, bungkil, tepung ikan (krill). Dari empat komponen pakan utama itu, hanya tepung gaplek yang tidak impor. Jagung masih impor, bungkil sebagian besar impor, dan krill 100% impor. Itulah sebabnya salah satu tugas yang diberikan Presiden ke Mentan adalah swasembada jagung. Sebenarnya upaya ini tidak terlalu sulit. Sesuai hukum pasar, petani dan pengusaha akan menanam jagung, apabila harganya bagus.

Jagung memang komoditas yang khas. Lain dengan singkong dan padi yang dibudidayakan di lahan yang menetap, jagung harus selalu pindah-pindah dari lahan kering ke lahan sawah. Saat musim hujan, lokasi penanaman di lahan kering (ladang). Saat musim kemarau pindah ke sawah. Itulah sebabnya pengusaha yang terjun membudidayakan jagung tak pernah mau memiliki lahan, dan hanya menyewa. Selain itu, pengusaha juga perlu unit pengeringan (dryer). Sebab panen jagung lahan kering selalu bertepatan dengan musim penghujan. Untuk itu unit pengering mutlak diperlukan.

Indonesia juga negeri aneh. Jangankan jagung. Beras yang menjadi makanan utama penduduk, juga kacau datanya akibat belum adanya database perberasan. Akibatnya, Kementan, Kemendag dan Bulog sama-sama menggunakan data statistik yang berbeda, yang belum tentu akurat. Yang dimaksud dengan database pertanian, sama dengan database perbankan. Isinya data petani, luas lahan, dan komoditas yang dibudidayakan sekarang berikut jadwalnya. Di Thailand, database pertanian disusun oleh Kementerian Pertanian dan Koperasi, lalu secara online diberikan ke koperasi, pemerintah daerah dan pihak bank. # # #

Artikel pernah dimuat di Tabloid Kontan
Foto F. Rahardi
Penanaman jagung di hutan jati Perum Perhutani di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.