Saya mendapat informasi, bulan Maret 2021 sekarang ini, pemerintah akan mengimpor beras sebanyak satu juta ton. Apakah impor beras pada saat panen raya padi, tidak akan berpengaruh terhadap harga gabah petani? (Sulastri, Indramayu).

Sdri. Sulastri, tidak benar bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak satu juta ton pada bulan Maret 2021. Yang benar, tahun 2021 ini, berarti sampai dengan bulan Desember, pemerintah merencanakan impor beras sebesar satu juta ton. Realisasi impor bergantung pada kebutuhan Bulog. Sebab yang akan mengimpor beras Bulog, bukan pedagang beras untuk dijual di pasar bebas. Setiap tahunnya, Bulog memerlukan stok beras antara satu sampai dengan satu setengah juta ton, sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP akan digunakan dalam operasi pasar di satu kawasan, apabila karena satu dan lain hal harga beras naik. Ekstrimnya, apabila petani gagal panen dan terjadi kelangkaan beras, Bulog masih punya antara satu sampai satu setengah juta ton beras. CBP juga akan digunakan Bulog saat bencana alam, atau kejadian luar biasa lainnya. Tahun 2020, Bulog masih punya sisa CBP 2019 sebesar 1.530.000 ton. Karenanya tahun 2020 Bulog memutuskan tidak impor beras.Ternyata CBP itu habis digunakan untuk bansos selama Pandemi 2020.

Dengan latar belakang seperti itu, wajar kalau pemerintah memutuskan untuk impor beras sebanyak satu juta ton. Sebab perkiraan Bulog, tahun 2021 ini gabah petani yang bisa mereka beli hanya sekitar 700.000 ton gabah kering giling, setara dengan setengah juta ton beras. Hingga tahun 2021, Bulog bisa tetap punya CBP sebanyak satu setengah juta ton. Selama ini Bulog sulit membeli gabah petani, di atas dua juta ton, setara dengan satu setengah juta ton beras. Padahal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sejak 2020 sudah Rp 4.200 sampai Rp 5.250 per kilogram, bergantung kadar air.

Ada beberapa faktor penyebab Bulog tak pernah bisa menyerap gabah petani di atas dua juta ton. Di antaranya, yang menanam padi di sentra-sentra penanaman utama; sudah bukan petani melainkan pemilik penggilingan (huller). Sedangkan daya jangkau Bulog tak sampai ke sawah-sawah dengan luasan kecil di pedalaman. Padahal di sini, yang menanam padi masih para petani, dan mereka paling rentan rugi karena pas panen raya harga gabah selalu jatuh. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, Peran Bulog untuk menyerap gabah petani pas harga jatuh seperti ini, belum bisa berjalan dengan baik.

Kadar air gabah kering panen di atas 25% juga menjadi penyebab Bulog tak mau membeli gabah petani. Bulog mensyaratkan kadar air gabah kering panen (GKP) maksimal 25%, dan gabah kering giling (GKG) maksimal 14%. Tingginya kadar air gabah kering panen, disebabkan panen raya musim tanam I, selalu jatuh pada bulan-bulan basah. Padahal para petani masih mengandalkan pengeringan gabah dengan penjemuran. Idealnya, pengeringan gabah, dan produk serealia lain, dengan pengering (dryer). Dryer sederhana dengan bahan bakar sekam dan jerami, sebenarnya bisa dibuat secara kolektif oleh petani.

Karena dituntut untuk punya CBP satu sampai dengan satu setengah juta ton, sedangkan kemampuan Bulog menyerap gabah petani sangat rendah, satu-satunya cara hanyalah impor. Sebelum merencanakan impor, Bulog wajib berkonsultasi dan minta rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Setelah mendapat rekomendasi dari Kementan, Bulog harus mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan. Dengan modal izin ini, Bulog baru bisa merencanakan impor. Selama ini peluang impor beras dengan harga murah hanyalah dari India dan Vietnam. Sebab RRT sebagai penghasil beras terbesar dunia, juga masih kekurangan, mengingat populasi penduduknya 1,4 miliar.

Impor beras juga komoditas lain, bukan hanya karena pertimbangan kebutuhan dalam negeri. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Asean, telah berkomitmen dengan kesepakatan Area Perdagangan Bebas Asean (AFTA, The ASEAN Free Trade Area); dan Area Perdagangan Bebas China ASEAN (CAFTA, China-ASEAN Free Trade Area). Negara-negara yang sudah berkomitmen dalam AFTA dan CAFTA wajib mengimpor, agar juga bisa mengekspor, hingga tercipta keseimbangan neraca perdagangan di antara negara-negara penandatangan kesepakatan tersebut.

Sdri. Sulastri, beras itu komoditas politik. Awal tahun 2018, hanya karena ada Parpol yang ingin mendudukkan jagonya menjadi Menteri Pertanian, rencana pemerintah untuk mengimpor beras hanya 500.000 ton ramai di media massa. Sekarang ini pun sama. Baru rencana akan mengimpor satu juta ton, ributnya bukan main. Sementara impor kedelai 2,75 juta ton, gula 4,5 juta ton, dan gandum lebih dari 10 juta ton; tak ada yang meributkan. Gandum memang hampir tidak mungkin dibudidayakan di Indonesia, tetapi kedelai dan tebu bisa. Tebu malahan berasal dari Kepulauan Nusantara. # # #

Artikel pernah dimuat di Kontan Pagi
Foto F. Rahardi